f1

     Kamis, 1 September 2016, Rapat dibuka oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang Bpk. Ahyar Parmika, S.H., M.H. dengan bacaan basmalah dan ucapan syukur kepada Allah SWT kemudian Rapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Bpk. Wuryanta, S.H., M.H. dengan uraian sebagai berikut :

     Visi dari Mahkamah Agung yang tertuang dalam Blue Print MA 2010-2035 adalah “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung” dimana visi tersebut merujuk pada Pembukaan UUD 1945 terutama alinea kedua dan keempat, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia.

     Dalam cetak biru ini dituangkan usaha-usaha perbaikan untuk mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung. Badan Peradilan Indonesia yang Agung, secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah Badan Peradilan yang :

 

  1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
  2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
  3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
  4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
  5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
  6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
  7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
  8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
  9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
  10. Modern dengan berbasis TI terpadu.

     Adapun untuk Poin 10 Mahkamah agung dan empat badan peradilan dibawahnya menggunakan sistem “PAPER LESS” dan semua pekerjaan sudah diarahkan berbasis TI terpadu yakni berupa aplikasi ataupun software.

     Dalam Cetak Biru ini Misi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan 2010-2035, adalah :

  1. Menjaga kemandirian badan peradilan
  2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
  3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
  4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

    Pada Blue Print 2010-2035 ini juga diatur dijelaskan mengenai Pembaruan Organisasi Badan Peradilan kedepannya yakni, pembaruan organisasi Badan Peradilan ke depan diharapkan menuju : 

  1. Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization). Organisasi berbasis kinerja adalah sebuah inisiatif untuk mendorong organisasi MA dan badan-badan peradilan di bawahnya menjadi lebih efektif dan efisien. Agar MA menjadi organisasi berbasis kinerja (sebagaimana karakteristik desain organisasi ini). 
  2. Organisasi Berbasis Pengetahuan (Knowledge Based Organization) Perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, di satu sisi sangat membantu manusia, namun di sisi lain juga memunculkan jenis-jenis atau modus-modus pelanggaran atau kejahatan baru yang kemudian menjadi perkara-perkara jenis baru bagi pengadilan. Sebagai konsekuensinya harus ditemukan cara-cara kerja baru untuk menyikapi perkembangan tersebut. Hal ini merupakan tantangan sendiri baik bagi para hakim sebagai pemutus perkara maupun bagi aparatur peradilan. Hakim dituntut untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup 23 untuk memahami perkara-perkara tersebut, untuk bisa memutus dengan seadil-adilnya. Aparatur peradilan dituntut untuk melahirkan cara-cara kerja baru yang lebih efektif dan efisien. Pada prakteknya, sebagian hakim telah memiliki pengetahuan atau keterampilan untuk memutus perkara-perkara yang merupakan varian baru akibat perkembangan teknologi atau pengetahuan baru dan aparatur peradilan telah mengembangkan cara-cara kerja baru. Namun demikian, kesemuanya itu masih berupa tacit knowledge, sesuatu yang diketahui dan dialami, namun belum diungkapkan secara jelas dan lengkap. Tacit Knowledge sangat sulit dipindahkan kepada orang lain karena pengetahuan tersebut tersimpan pada pikiran masing-masing individu. Hal ini membuat pengetahuan dan keterampilan belum secara merata dimiliki oleh seluruh hakim dan aparatur peradilan di Indonesia. Oleh karena itu, tacit knowledge ini penting untuk diubah menjadi explicit knowledge, yaitu pengetahuan yang dapat diungkapkan dengan kata-kata, formula atau rumus yang bisa dilihat, didengar, dirasa, dan disentuh. Explicit knowledge dapat langsung dipindahkan kepada orang lain secara lengkap melalui media buku, laporan, koran, lukisan, atau bentuk media lainnya. Bila seluruh tacit knowledge bisa diubah menjadi explicit knowledge, maka MA dan badan-badan peradilan di bawahnya akan lebih mudah menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) utamanya.
  3. Sistem Pengelolaan Organisasi Mengingat struktur dan demografi keberadaan pengadilan yang ada, mulai di wilayah pusat pemerintahan, provinsi, kabupaten dan kota, maka sistem pengelolaan organisasi terdesentralisasi adalah sistem yang paling tepat digunakan. Sistem ini mendelegasikan sebagian besar wewenang pengambilan keputusannya kepada tingkatan manajemen di bawah manajemen puncak. Dengan mengadopsi sistem ini, maka seluruh Pengadilan Tingkat Pertama akan di bawah pengelolaan Pengadilan Tingkat Banding. Oleh karena itu, Pengadilan Tingkat Banding haruslah diperkuat kapasitas dan kapabilitasnya untuk memastikan percepatan penyelesaian perkara dan peningkatan kualitas putusan. Penguatan Pengadilan Tingkat Banding ini, diharapkan dapat mengurangi arus 24 perkara ke tingkat kasasi yang menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi MA saat ini.

     Keharusan untuk senantiasa dalam kondisi “terhubung” ini, dengan cepat akan mendorong MA dan badan-badan peradilan di bawahnya menjadi organisasi yang modern. Keberadaan sistem-sistem tersebut sangat penting untuk memastikan kecepatan dan keakuratan data untuk dapat menghasilkan keputusan yang tepat dalam waktu singkat. f. Profesionalitas aparatur peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun. Kondisi-kondisi tersebut di atas secara bertahap akan membawa organisasi MA dan badan-badan peradilan di bawahnya, menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) yang menjadi salah satu tujuan RB. Prasyarat utama untuk menuju pada kondisi di atas, adalah dengan menata-ulang proses kerja (business process re-engineering).

     Demikian setelah dianggap cukup maka rapat ditutup pada pukul 10.00 WIB oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan bacaan hamdalah.